.
JURNALISTIK INDONESIA
Proses kerja jurnalis di Indonesia memegang prinsip Pers Pancasila, yang definisinya tidak jauh berbeda dengan Social Responsibility Pers. Pers Pancasila dirumuskan saat Sidang Pleno XXV oleh Dewan Pers pada Desember 1984, dengan definisi sebagai berikut: "Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Definisi ini hampir sama dengan Social Responsibility Pers yang memiliki pengertian pers yang bebas, namun jujur dan bertanggung jawab.
Salah satu anak Bangsa, dyendlessly, pada bulan februari 2008 menyatakan, “Hingga kini perdebatan mengenai definisi konsep dari sistem pers Pancasila masih saja terjadi, dan belum mencapai satu kesepakatan pasti. Namun menurut Bappenas (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional) sistem pers Pancasila, yaitu pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab serta lebih meningkatkan interaksi positif serta mengembangkan suasana saling percaya antara pers, Pemerintah, dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mewujudkan suatu tata informasi di dalam kondisi masyarakat yang terbuka dan demokratis. Sepertinya memang sebuah pendefinisian yang bertujuan cukup mapan.” (Sumber dari dyendlessly.wordpress.com) Berarti, menurut Bappenas, sistem pers yang dijalankan di Indonesia saat ini sudah merupakan pers yang baik. Karena menganut sistem bebas yang bertanggung jawab.
PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA BESERTA CONTOH-CONTOHNYA
Pers Indonesia memiliki beberapa pendukung dan penghambat. Menurut buku Ragam Jurnalistik Baru karya Eni Setiati, pendukung pers, menurut buku ini adalah para wartawan Indonesia memiliki keberanian yang tinggi dan tahan terhadap tantangan, saat harus bekerja di medan yang sulit, pers Indonesia-pun rela meluangkan waktu untuk meliput berita demi menyebarkan informasi kepada masyarakat, contohnya dalam meliput perang di Aceh antara TNI dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), walaupun suasana berbahaya, mereka tetap meliput dan mencari informasi. Kemudian profesi wartawan memungkinkannya untuk menulis apa saja, jadi apapun itu, siapapun itu, jika melakukan hal yang melanggar hukum, wartawan berhak menulisnya, contohnya anak Presiden, Tommy Soeharto yang korupsi, tidak peduli siapapun dia, walau anak Presiden, kejahatannya tetap dibahas media dengan gencar, hingga akhirnya Tommy dipenjara, walalu statusnya anak Presiden Indonesia. Lalu sosok wartawan dapat dengan mudah menembus kompleksitas birokrasi, artinya para wartawan Indonesia dapat dengan mudahnya mewawancarai narasumber dari kalangan pejabat, menteri, ataupun artis yang tidak dapat dijumpai dengan mudah oleh masyarakat umum.
Sedangkan beberapa penghambat Pers Indonesia antara lain pandangan masyarakat terhadap wartawan yang dianggap selalu meminta amplop pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, contohnya saat mewawancarai polisi, atau meliput suatu tindakan kriminal yang berhasil diatasi polisi, para wartawan dianggap akan meminta uang dari kepolisian jika ingin keberhasilan polisi itu diliput di media massa. Kemudian profesi wartawan dianggap urakan atau wartawan dianggap selalu berpakaian kumal, rambut acak-acakan, dan tidak rapi, sebab kebanyakan yang dilihat masyarakat Indonesia di televisi adalah wartawan-wartawan yang tampil tidak rapi, padahal kenyataannya tidaklah demikian, karena wartawan akan tampil rapi dan sopan jika mewawancarai narasumber yang sifatnya formal. Sebab akan sangat aneh jika wartawan tampil rapi dengan pakaian resmi, kemudian mewawancarai para korban bencana alam atau kecelakaan. Bahasa yang digunakan wartawan pada media cetak sering salah, contohnya dalam pengejaan kalimat, seperti jumat yang dieja jum’at, atau jadwal yang ditulis jadual, atau salah dalam susunan kalimat yang akhirnya malah membingungkan pembaca, contohnya jika judul beritanya “Pesawat Garuda Terjatuh Tepat Bawah Sungai Kota Jember”, lalu pers Indonesia sering tidak obyektif, dimana suatu berita sering ditambah-tambahi agar menarik minat masyarakat, padahal berita yang sesungguhnya tidaklah seheboh yang diberitakan. Contohnya kasus-kasus selebriti, jika ada yang bercerai, maka media sering memberitakan secara berlebihan mengenai dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangga atau adanya pihak ke-3, padahal pasangan yang bercerai hanya bercerai karena alasan tidak cocok. Lalu penghambat pers Indonesia yang lain adalah terlalu menghamba pada selera pasar, padahal kemerdekaan sesuangguhnya ada di tangan media massa. Artinya jika masyarakat sedang suka suatu topik berita, maka pers akan membahas terus masalah tersebut, terkadang malah ditambah-tambahi agar semakin memperbesar rasa penasaran masyarakat.
TANGGAPAN PARA AHLI TENTANG KONDISI PERS
Menurut Bapak Relasi Publik modern, Ivy Ledbetter Lee, “Komunikasi yang jujur adalah esensial dalam memenangkan dukungan publik yang dibutuhkan untuk sukses.” Berarti seharusnya, pers Indonesia harus obyektif dan jujur supaya dapat dihargai dengan tulus oleh masyarakat.
Paulus Winarto, sang pengarang buku bestseller ‘First Step to be An Enterpreneur’, telah membuat suatu buku baru berjudul ‘How to Handle The Journalist’. Dalam bukunya ini, Paulus Winarto menyatakan, bahwa pers Indonesia harus membina hubungan atas dasar ketulusan dan saling memahami dengan publik, sebab pers berperan penting dalam pembentukan opini publik. Hubungan yang baik dapat menjadi sinergi karena pers dapat juga berfungsi sebagai penyambung lidah.
Drs. Morissan, S.H., M.A. yang membuat buku ‘Jurnalistik Televisi Mutakhir’ juga menyatakan bahwa dalam pemberitaan, pers harus memberitakan informasi yang bersifat faktual, jujur, dan tanpa prasangka. Jadi laporan yang merupakan komentar atau analisis harus disebutkan sebagai komentar atau analisis.
Dean Kruckeberg dalam buku ‘GLOBAL JOURNALISM – Survey of International Communication’ karya John C. Merrill juga menyatakan, bahwa “’Journalism’ is what ‘journalists’ do.” (Jurnalistik adalah apa yang dilakukan para jurnalis), dan hal-hal ini menyangkut mencari berita, menyimpan, mengolah, dan menyalurkan berita itu kepada masyarakat secara tepat, jelas, dan jujur. Sungguh sangat disayangkan jika komentar-komentar para ahli ini tidak dijalankan dengan benar oleh pers Indonesia.
SOLUSI BAGI PENGHAMBAT PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIA
Setelah mengetahui beberapa penghambat pers Indonesia yang dikemukakan oleh Eni Setiati, kelompok kami berusaha mencari solusi yang tepat bagi penghambat pers Indonesia. Yang pertama tentang imej wartawan Indonesia yang selalu meminta uang dalam peliputan beritanya, kejadian ini sebenarnya tidaklah sepenuhnya benar, karena ada banyak juga wartawan yang murni melakukan tugasnya tanpa embel-embel meminta amlop, namun karena kejadian meminta uang ini juga tidak sedikit, masyarakat jadi menganggap semua wartawan melakukan hal yang sama. Tanggapan negatif masyarakat ini dapat diatasi dengan memberikan penyuluhan pada wartawan-wartawan Indonesia agar melakukan tugasnya dengan benar dan tidak meminta uang demi memublikasikan suatu pihak. Tapi jika cara ini tidak berhasil, sanksi dapat diberikan bagi wartawan yang melanggar, misalnya jika JAWA POS akan memberikan sanksi pemecatan terhadap wartawannya yang diketahui meminta amplop pada narasumber setelah wawancara, maka para wartawan itu tidak akan lagi meminta uang yang bukan hak-nya dengan tujuan mempertahankan pekerjaannya.
Yang kedua tentang masalah berpakaian, hal ini bisa diatasi dengan menyarankan seragam yang rapi, sopan, dan nyaman untuk dikenakan para wartawan dalam usaha wawancara, jadi selain dapat dikenali lewat seragam yang dikenakan, para wartawan itu juga bisa tampil rapi dan dipandang baik oleh masyarakat umum.
Kemudian tentang masalah salah eja atau salah pengetikan pada kalimat-kalimat, para wartawan seharusnya diberi pengajaran tentang bahasa yang baik agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan pada bahasa di surat kabar, hal ini dapat diatasi dengan perekrutan wartawan yang merupakan lulusan universitas yang baik, jadi wartawan-wartawan yang direkrut merupakan wartawan berpendidikan yang akan memperhatikan bahasa pada media massa dengan teliti.
Yang terakhir tentang bagaimana pers terlalu menghamba selera pasar, dan akhirnya menjurus kepada seringnya memberitakan suatu informasi yang tidak obyektif. Menurut kelompok kami, masalah ini merupakan penghambat pers terberat di Indonesia. Dimana masalah ini tak bisa hanya diatasi dengan diadakan penyuluhan-penyuluhan atau sanksi-sanksi dan ancaman pemecatan jika dilanggar. Penghambat ini hanya dapat diatasi dari hati nurani dan kesadaran wartawan itu sendiri. Jika wartawan-wartawan Indonesia adalah para wartawan yang jujur dan memegang sistem pers Pancasila dengan benar, maka tanpa diadakan penyuluhan-penyuluhan-pun, para wartawan akan berusaha memberikan informasi yang jujur dan obyektif kepada masyarakat. Jadi yang terpenting diperlukan kesadaran dari diri para wartawan Indonesia agar masalah ini dapat diatasi.
Apabila semua permasalahan itu dapat diatasi, maka pers Indonesia akan benar-benar maju dan dihargai oleh publik. Jadi kita sebagai generasi muda harus berusaha mewujudkan Pers Indonesia yang maju dan jujur bagi masyarakat Indonesia.
.
